Polres Sorong Kota Garap Bintang Kejora
Sorong, SOMERPost : Mengelola isu kemerdekaan Papua untuk kepentingan pangkat dan jabatan memang telah menjadi budaya yang dipeluk secara taat oleh aparat penegak hukum republik terkutuk ini. Di Sorong, Papua, Polres Sorong Kota memanggil Ketua Dewan Adat Papua (DAP) Sorong, Apolos Sewa, SH. Dia dipaksa menghadap penyidik Polres Sorong Kota dan memberikan keterangan terkait kegiatan 1 Desember 2011. Pada pemanggilan kedua, Apolos akhirnya memenuhinya pada Selasa (14/02) kemarin. Apolos masih berstatus sebagai saksi tetapi tidak menutup kemungkinan dirinya bisa menjadi tersangka dengan tuduhan makar.
Apolos yang hadir bersama Yohanis Goram Gaman dan Amandus Mirino serta beberapa warga Papua lainnya masih merasa aneh dengan adanya proses yang dilaksanakan pihak kepolisian, lantaran kegiatan yang dilakukanya sudah dilaksanakan setiap tahunnya.
“Saya ditanya bagaimana mengarahkan massa, kami berkumpul di Aula Marantha karena sudah ada agenda untuk beribadah, kan peringatan itu merupakan peringatan yang ke-50,” jelas Apolos kepada para Wartawan.
Apolos juga mengatakan tidak mengerti dengan apa yang dimaksud dengan klarifikasi oleh pihak Kepolisian. “Pada intinya ini mengklarifikasi, nah saya sendiri tidak mengerti klarifikasi yang dimaksud pihak kepolisian, karena kalau klarifikasi berarti ada pihak lain yang berkepentingan, apakah polisi melakukan adanya pihak- pihak lain berkepentingan atau bagaimana, saya tidak mengerti,” tandas Apolos Sewa.
Sudah menjadi budaya, setiap kegiatan yang berkaitan dengan Bintang Kejora, pasti digarap untuk menambah poin bagi kenaikan pangkat dan jabatan di jajaran Kepolisian di Papua.
Terkait tindakan sewenang-wenang ini, SOMERPost berusaha menghubungi Kapolres Sorong Kota, AKBP Tri Atmodjo, S.IK melalui ponselnya tetapi tidak ada jawaban walaupun ditelepon berkali-kali.
“Pasal Makar telah menjadi senjata pamungkas para penjajah untuk mematahkan setiap usaha kaum terjajah untuk melepaskan diri dari penjajahan, maka satu-satunga cara adalah melancarkan perjuangan bersenjata untuk merebut kedaulatan politik,” jelas Kaikok Besenowsky, seorang aktivis Papua.***
