Apolos yang hadir bersama Yohanis Goram Gaman dan Amandus Mirino serta beberapa warga Papua lainnya masih merasa aneh dengan adanya proses yang dilaksanakan pihak kepolisian, lantaran kegiatan yang dilakukanya sudah dilaksanakan setiap tahunnya.

“Saya ditanya  bagaimana mengarahkan massa, kami berkumpul di Aula Marantha karena sudah ada agenda untuk beribadah, kan peringatan itu merupakan peringatan yang ke-50,” jelas Apolos kepada para Wartawan.

Apolos juga mengatakan tidak mengerti dengan apa yang dimaksud dengan klarifikasi oleh pihak Kepolisian. “Pada intinya ini mengklarifikasi, nah saya sendiri tidak mengerti klarifikasi yang dimaksud pihak kepolisian, karena kalau klarifikasi berarti ada pihak lain yang berkepentingan, apakah polisi melakukan adanya pihak- pihak lain berkepentingan atau bagaimana, saya tidak mengerti,” tandas Apolos Sewa.

Sudah menjadi budaya, setiap kegiatan yang berkaitan dengan Bintang Kejora, pasti digarap untuk menambah poin bagi kenaikan pangkat dan jabatan di jajaran Kepolisian di Papua.

Terkait tindakan sewenang-wenang ini, SOMERPost berusaha menghubungi Kapolres Sorong Kota, AKBP Tri Atmodjo, S.IK melalui ponselnya tetapi tidak ada jawaban walaupun ditelepon berkali-kali.

“Pasal Makar telah menjadi senjata pamungkas para penjajah untuk mematahkan setiap usaha kaum terjajah untuk melepaskan diri dari penjajahan, maka satu-satunga cara adalah melancarkan perjuangan bersenjata untuk merebut kedaulatan politik,” jelas Kaikok Besenowsky, seorang aktivis Papua.***

“Kasus- kasus penembakan dengan tuduhan kepada TPN-OPM ini semua mirip dengan skenario yang sering terjadi sebelumnya. Yaitu aparat TNI-Polri  sendiri bermain kemudian menuding warga Papua dan Organisasi Papua Merdeka (OPM)),” ujar Wilson di Timika, Selasa (7/12) kemarin  seperti dikutip Jubi Online.

Menurut Wilson, skenario TNI-Polri hampir terjadi di seluruh tanah Papua, sehingga rakyat di pihak yang lemah tak berani bersuara, meneriakkan kebenaran.

“Rakyat takut bersuara karena nanti dibilang melawan pemerintah, seperti kasus penembakan warga sipil di Nafri Jayapura beberapa waktu lalu,” kata Wilson.

Wilson juga mengatakan, kejadian poenyerangan di Nafri sangat tidak masuk akal bila itu dituding kepada TPN/OPM. ”Dokumen rencana serangan dan peta seperti tidak mungkin. Ditemukan pun sangat tidak masuk akal,” cetusnya.

Penyerangan oleh sekelompok penembak misterius di Nafri, Minggu (28/11) lalu menewaskan 1 orang dan melukai 5 orang lainnya. Para korban adalah warga non Papua.

TNI-Polri yang tidak mampu menemukan pelaku kemudian membalas pembunuhan terhadap warga non Papua itu dengan menembak mati seorang pemuda Papua, Miron Wetipo, Jumat (03/12) lalu.

Miron  adalah seorang narapidana yang kabur dari LP Abepura dan melintas di Tanah Hitam, tepat di sekitar rumah milik seoran gpetani bernama Dani Kogoya yang sedang digerebek. Dia ditembak dengan tuduhan menyerang TNI-Polri dengan senjata tajam.

Sejumlah amunisi, senjata tajam dan dokumen penyerangan kemudian ditemukan di rumah Dani Kogoya. Berbagai kalangan meragukan barang bukti tersebut.

Dalam penggerebekan di rumah Dani Kogoya, TNI-Polri menangkap Yus Jikwa (23), Itok Tabuni (23), Elmin Jikwa (27), Lani Boma (24), Maluk Tabuni (21), Nalius Jikwa (26), Matius Siep (21) dan Kagoyanak Jikwa (25).

Penggerebekan, penangkapan dan penahanan  ke-8 pemuda tidak bersalah bersama sejumlah barang bukti “titipan” Brimob itu sempat menjadi pemberitaan media massa yang cukup hangat, dimana beberapa media massa nasional langsung menuduh mereka sebagai anggota OPM dan teribat penyerangan Nafri.

Polda Papua akhirnya melapaskan ke-8 pemuda yang ditahan sehari kemudian, Sabtu (4/12) karena tekanan beberapa LSM dan keberhasilan Polda Papua dalam menetapkan Dani Kogoya sebagai kambing hitam penyerangan Nafri berdasarkan dokumen palsu yang mereka buat sendiri.

Saat ini Polisi terus berusaha memburu Dani Kogoya, petani biasa yang berhasil dijadikan kambing hitam dalam kasus penyerangan warga sipil di Nafri.

Sebagimana diketahui, kasus Pelanggaran HAM oleh aparat TNI-POLRI cukup berat di Papua sehingga aksi-aksi kriminal perlu dilakukan untuk menyudutkan OPM di muka Internasional.***

Dani disebut sebagi petani biasa yang sedang mencari nafkah untuk membesarkan anak-anaknya setelah istrinya meninggal  dunia beberapa bulan lalu.

“Abang Dani bukan pelaku penembakan, dia sama sekali tidak tahu apa-apa dengan kejadian ini, dia cuma petani biasa yang sedang berusaha membesarkan anaknya seorang diri karena istrinya meninggal dunia beberapa bulan lalu,” jelasnya  kepada SOMERPost.

Informasi yang diperoleh blogsite ini, Dani yang mengetahui dirinya dijadikan kambing hitam dalam kasus ini sedang mengamankan dirinya di sebuah tempat yang aman. SOMERPost berusaha melakukan kontak tetapi HP-nya tidak aktif.

Penembakan membabi-buta di Nafri mengakibatkan 1 orang tewas, sedangkan 5 lainnya mengalami luka-luka. Aparat TNI-Polri menanggapi penembakan terhadap warga non Papua itu dengan menggerebek rumah Dani Kogoya di Tanah Hitam Abepura dan membunuh seorang Papua bernama Miron Wetipo, Jumat (3/12) lalu.

Miron, tahanan yang sedang kabur dari LP Abepura dan kebetulan melintas di dekat rumah Dani Kogoya yang sedang digerebek, ditembak mati tanpa proses apa-apa. Dia dituduh sebagai anggota OPM yang terlibat penyerangan Nafri.

Beberapa kalangan menilai, penembakan terhadap Miron Wetipo lebih didasari oleh sentimen rasisme ketimbang penegakan hukum, keamanan dan ketertiban masyarakat.

“Penyerang di Nafri membunuh orang non Papua kemudian TNI-Polri yang tidak mampu menemukan pelaku seenaknya menuduh orang Papua sebagai pelaku penyerangan dan dengan demikian mereka membunuh Miron Wetipo hanya karena dia orang Papua, ini jelas pembalasan rasisme,” jelas John, seorang pemerhati masalah-masalah sosial di Abepura.

Pembunuhan terhadap Miron kemudian memicu bentrok antara para narapidana dengan petugas   LP Abepura yang berujung pada pemindahan beberapa narapidana ke tahanan Polda Papua. Mereka yang dipindahkan diantaranya Buchtar Tabuni dan Filep Karma karena keduanya dianggap sebagai provokator

Dalam penggerebekan di rumah Dani Kogoya, TNI-Polri menangkap Yus Jikwa (23), Itok Tabuni (23), Elmin Jikwa (27), Lani Boma (24), Maluk Tabuni (21), Nalius Jikwa (26), Matius Siep (21) dan Kagoyanak Jikwa (25).

8 pemuda itu ditangkap saat sedang berkumpul di dalam rumah Dani Kogoya. Mereka kemudian dituduh sebagai pelaku penyerangan Nafri dan untuk menguatkan tuduhan tersebut, mereka dituduh menyimpan sejumlah amunisi, senjata tajam dan dokumen Papua Merdeka.

Tetapi, saksi mata yang minta namanya dirahasiakan menyebutkan, amunisi dan dokumen Papua Merdeka berupa rencana penyerangan susulan di Buper Waena itu diselipkan oleh seorang anggota Brimob dekat bangunan gereja di samping rumah Dani Kogoya kemudian mereka berpura-pura menemukannya.

Penggerebekan dan penangkapan ke-8 pemuda tidak bersalah bersama sejumlah barang bukti “titipan” Brimob itu sempat menjadi pemberitaan media massa yang cukup hangat, dimana beberapa media massa nasional langsung menuduh mereka sebagai anggota OPM dan teribat penyerangan Nafri.

Ke-8 pemuda yang ditahan akhirnya dibebaskan sehari kemudian, Sabtu (4/12) karena tekanan beberapa LSM dan keberhasilan Polda Papua dalam menetapkan Dani Kogoya sebagai kambing hitam penyerangan Nafri berdasarkan dokumen palsu yang mereka buat sendiri.

Dengan penetapan Dani Kogoya sebagai kambing hitam dalam kasus ini, maka pelaku penembakan yang sebenarnya dan motif dibalik aksi mematikan itu semakin sulit terungkap.

Pembunuhan  bermotif rasis terhadap Miron Wetipo pun tidak diusut tuntas karena kuatnya opini media massa yang gencar menyebutkan Dani Kogoya sebagai pelaku penyerangan dan upaya TNI-Polri untuk “melindungi masyarakat” dari ancaman para penyerang.***

“Untuk menghindari tuduhan sembarangan terhadap kami, saya katakan bahwa kami tidak bertanggungjawab karena kami bukan pelaku, juga musuh kami jelas adalah TNI-Polri yang selalu menjadi anjing penjaga modal milik kapitalis asing di Papua, bukan rakyat jelata yang setiap hari bekerja keras mencari nafkah,” jelasnya melalui Satelite Phone.

Tabuni sempat menyatakan keheranannya atas insiden tersebut yang tidak melukai beberapa anggota Kopasus, padahal mereka bersama-sama dengan korban sedang berkaraoke di dalam Kafe Cokelat. “Lucu kan?, pelaku hanya menembak tukang ojek sedangkan tidak menembak Kopasus yang saat itu bersama korban sedang berkaraoke,” katanya bernada heran.

Jebolan salah satu PTS di Jakarta itu mengatakan, jika memang penembak adalah orang yang memperjuangkan cita-cita kemerdekaan Papua maka yang harus dijadikan sasaran tembak adalah Tentara, bukan rakyat sipil seperti Muh. Amas.

Muh Amas ditembak sekelompok orang bersenjata, Sabtu (4/12) kemarin, sekitar pukul 19.30 WIT di sebuah Kafe Cokelat ketika dia sedang berkaraoke bersama tiga anggota TNI (seorang perwira penghubung dan dua anggota Kopasus). Jenazah Amas menurut rencana akan dibawa ke Nabire untuk dimakamkan disana.

Penyerang tiba-tiba masuk dan memberondong Amas dengan tembakan hingga tewas. Anehnya, ketiga anggota TNI yang berdekatan dengan Amas tidak terkena tembakan.

Saat ini pasukan gabungan TNI-Polri sedang melakukan penyisiran di sekitar kota Mulia, Kab. Puncak Jaya, Papua. Warga resah dan takut dijadikan sasaran pelampiasan emosi oleh  TNI-Polri. Di TKP, Polisi menemukan dua proyektil dan satu selongsong peluru AK-47 dan satu selongsong Pistol FN.***

Pria yang berprofesi sebagai tukang ojek itu ditembak di sebuah Kafe Cokelat ketika dia sedang berkaraoke bersama tiga anggota TNI (seorang perwira penghubung dan dua anggota Kopasus). Penyerang tiba-tiba masuk dan memberondong Amas dengan tembakan hingga tewas. Anehnya, ketiga anggota TNI yang berdekatan dengan Amas tidak terkena tembakan.

Anggota Korps Baret Merah yang “lolos” dari tembakan itu langsung mencabut pistol dan mengejar pelaku, namun pelaku penembakan berhasil meloloskan diri di kegelapan malam.

Sumber SOMERPost menjelaskan, belum jelas, pelaku penembakan berasal dari kelompok mana, karena belum ada pihak yang menyatakan bertanggungjawab atas kejadian tersebut.

Segera setelah insiden ini, TNI-Polri langsung melakukan pengejaran. Warga yang trauma dengan berbagai kebiadaban aparat pertahanan NKRI itu lebih memilih tidak melakukan aktivitas yang jauh dari rumah.

“Kami trauma karena pasti kalau pelakunya tidak tertangkap, kami yang akan dijadikan sasaran emosional mereka (TNI-Pori, red),” jelas seorang warga.***

Mereka diserang karena dituduh sebagai anggota OPM. Akibat penyerangan brutal tersebut, 2 orang warga mengalami luka tembak di bagian tangan. Mereka adalah Asli Wenda dan Elius Tabuni. Elius Tabuni adalah seorang Majelis di Kampung Tagime.

Warga yang diserang kemudian membela diri dan melakukan serangan balasan terhadap TNI. “Tiga orang anggota TNI dari Batalyon Yalet Merauke menderita luka-luka serius karena dipanah warga dan mereka sedang dirawat di RS Wamena,” jelas sebuah sumber terpercaya.

Akibat insiden tersebut, pasukan TNI dari Yonif 755 Yalet Merauke dan Yonif 756 Wimanesili Wamena langsung melakukan penyisiran dan pengejaran terhadap warga yang dituduh sebagai anggota OPM. Warga yang dikejar kini tengah bersembunyi di hutan.***

Sedangkan korban lainnya yang mengalami luka tembak adalah Baharudin (45) mengalami luka tembak di telapak tangan kanan, Fernal Nongga (12) luka tembak di tangan kiri, Alex Nongga (32) luka tembak di lengan kiri, Iswanto (56) luka lecet di bagian lutut sedangkan Saharia Bowo (38) ibu rumah tangga mengalami luka tembak pada kedua lutut.

Satu korban yang lolos dan tidak terkena tembakan sama sekali adalah sopir truk pengangkut sampah bernama Ahmad Maulud (50). Dialah satu-satunya saksi yang dimintai keterangan oleh Polisi.

“Saya tidak melihat secara jelas wajah kedua pelaku yang melakukan penembakan kearah saya, namun, satu diantaranya menggunakan pakaian loreng yang sudah agak kumuh,” ungkap Ahmad.

Ahmad menjelaskan, pelaku yang diduga dua orang dirinya dari samping kiri jalan dengan senjata siap tembak, berjarak 16 meter dari arah mobil. Kemudian  pelaku langsung memuntahkan pelurunya ke arah pengemudi truk sampah tersebut.

Ketika bersama Polisi melakukan olah TKP, Ahmad yang didampingi  Kasat Reskrim Polsekta Abepura Ipda Unding Alimudin S.Sos langsung menunjukkan lokasi penembakan dirinya. Di tempat yang ditunjuk Ahmad, Polisi menemukan 4 selongsong peluru SS-1.

Korban meninggal Riswandi Yunus sesaat setelah dibawa ke RSUD Abepura, langsung dibawa ke rumah duka di Perumahan Grand Permai Kotaraja Blok C 39. Keluarganya silih berganti datang melayat. Sementara korban yang cedera saat ini sedang dirawat di RSUD Dok II. Mereka mendapat rujukan dari RSUD Abepura.

Setelah olah TKP dengan mengambil sejumlah barang bukti di TKP, pasukan Brimobda Papua dan anggota Polda maupun Polresta Jayapura langsung melakukan penyisiran baik ke arah Koya serta Arso terus ke arah perbatasan RI-Papua Nugini maupun ke arah Puay di sekitar danau Sentani.

Banyak kalangan menduga, penembakan tersebut direkayasa oleh satuan-satuan militer untuk mengacaukan situasi menjelang tanggal 1 Desember 2010 dengan mengincar dana stabilitas yang bersumber dari APBD Pemkot Jayapura, Pemkab Jayapura dan Pemkab Keerom menjelang akhir tahun anggaran.

Ada juga indikasi ke arah sekenario untuk mencari kambing hitam di kalangan warga masyarakat yang selama ini dicurigai sebagai anggota TPN-OPM tetapi tidak cukup bukti untuk meringkus mereka.

Beberapa hari lalu, TNI sempat menggerebek sebuah rumah di Workwana, Arso, Kab. Keerom karena diduga menjadi tempat persembunyian pentolan TPN-OPM, Lambert Pekikir.

Serangan mematikan ini juga sempat menjadi bahan lelucon banyak warga karena terjadi di tengah-tengah beberapa basis satuan militer yang ketat terhadap penyelundupan senjata dan amunisi.***

Jayapura, SOMERPost

Sidang dipimpin langsung Majelis Hakim, Kolonel Laut (KH) Adnan Madjid,SH,MH,  didampingi anggota Majelis Hakim, Mayor CKH Sudarsono, Mayor Sus Jacky Ibrahim,SH dan Oditur Militer, Letkol CHK Edy Imran,SH, Mayor CHK Sumantri,SH serta Panitera, Kapten CHK Zwastika M,SH, Kapten CHK M. Saleh,  SH.

Keempat terdakwa yang disidangkan masing-masing Praka Sahminan Husein Lubis (Anggota Pos Gurage), Prada Dwi Purwanto (Anggota Pos Gurage), Prada Joko Sulistiono (Anggota Pos Kalome) dan Perwira Letnan Dua Cosmos (Danpos Kalome). Mereka berasal dari Kesatuan 753 AVT/Nabire, Kodam XVII/Cenderawasih.

Sebanyak 3 saksi, masing-masing Lettu Inf. Sudarmin (Danpos Gurage), Letda Inf Cosmos (Danpos Kalome) dan Prada Ishak (Anggota Pos Kalome) dimintai keterangan oleh Majelis Hakim.

Saksi Prada Ishak mengatakan, sebelum terdakwa melakukan penganiayaan terhadap warga Papua tersebut , mereka melakukan patroli bersama 45 prajurit, sejak tanggal 17 Maret 2010 lalu sekitar pukul 23.00 Wit untuk melakukan kebersihan dari Illu menuju ke Gurage.

Dalam perjalanan menuju ke Gurage, mereka mendapat informasi dari rekan mereka yang menyamar sebagai warga .  Ia menyampaikan bahwa ada warga yang menggunakan 2 senjata jenis AK dan Moser yang diduga anggota OPM, sehingga dengan informasi tersebut mereka langsung melakukan pembersihan serta penyergapan di salah satu rumah milik Totoran Wonda.

Menurut Ishak, “Saat dilakukan penyergapan terdakwa masuk kedalam rumah tersebut, sementara saya berada diluar rumah yang berjarak sekitar 15 meter. Saat itu saya melihat para terdakwa melakukan penganiayaan terhadap 3 warga dengan cara menendang di bagian punggung serta memukul pakai helm”.

Bahkan, ketika melakukan penganiayaan, saksi Ishak disuruh oleh Letda Cosmos untuk mengambil gambar rekaman video sebagai dokumentasi kepada atasan untuk promosi kenaikan pangkat.

“Siap saya di suruh rekam atas penugasan dari komandan tim, Letnan  dua Ifantri Cosmos, atasan memerintahkan saya mengambil rekaman tersebut sekitar 15 menit sebagai laporan kepada atasan komandan nanti,” ujarnya Ishak.

Menuduh warga sipil tak berdosa sebagai anggota OPM kemudian menyiksa mereka secara bebas dan mengabadikan adegan penyiksaan tersebut dengan kamera untuk dilaporkan kepada atasan merupakan cara yang banyak dipakai oleh TNI di seluruh Papua sebagai cara untuk memperoleh kenaikan pangkat.

Ishak juga mengakui, tak hanya gambaran mengenai kekerasan, rekaman lain yakni pasca  penyergapan yang dilakukan semuanya sudah direkam.   Menurut dia, ketika selesai mengambil gambar, HP milik Letda Cosmos, langsung diserahkan. “Siap, saya setelah ambil gambar langsung serahkan ke pemilik HP yakni Letda Infantri Cosmos”.

Menurut Ishak, hasil dari rekaman itu langsung diserahkan kepada Letda Cosmos dan sampai saat ini tidak lagi mendapat informasi apakah rekaman itu sudah diserahkan ke atasan mereka atau tidak.

Bahkan, setelah melakukan penganiayaan oleh para terdakwa, saksi Ishak menuturkan bahwa tidak ada penyelesaian secara adat terhadap korban oleh terdakwa sebagaimana berlaku menurut adat setempat.

Sementara itu, saksi kedua, Letda Cosmos saat diperiksa mengaku tindak kekerasan dilakukan karena meski dilakukan pendekatan persuasif, masyarakat tetap tak mau menyebutkan keberadaan senjata tersebut. Ia juga mengakui, setelah menerima gambar tersebut, gambar  tidak dicek kembali.

“Siap, saya belum cek gambarnya, besok harinya HP saya gangguan jadi saya masukan ke service HP,” ungkapnya.

Belum diketahui pasti, mengapa video tersebut bisa beredar di internet dan menjadi topik hangat di media dalam dan luar negeri. Beberapa sumber menyebutkan, sesorang telah membelinya dari Letda Cosmos dengan harga ratusan juta rupiah.

Letkol Edy Imran, SH, Oditur Militer Perwakilan Pusat yang menangani kasus ini menegaskan, saksi Prada Ishak dengan sengaja merusak citra TNI di mata nasional dan internasional maka saksi Ishak  harus dijadikan terdakwa karena dialah penyebab utama.

Menurut Edy, seandainya tak ada rekaman video itu maka tak mungkin ada sebaran video yang merusak citra TNI.

“Menurut saya dia ini dengan sengaja mau merusak citra TNI di mata nasional dan internasional, dia ini yang biang keladinya, harusnya dia juga terdakwa bersama komandannya,” tegas Edy.

Dalam persidangan juga ditunjukkan barang bukti berupa video berdurasi 15 menit dalam sebuah kepingan CD, Helm, Berkas Surat Perintah dan 3 pasang. Sidang akan dilanjutkan Senin (8/11) mendatang dengan agenda pemeriksaan terhadap terdakwa.

Video yang menjadi bahan persidangan hanyalah video penyiksaan sekolompok warga. Dalam video tersebut, terdengar kata-kata seorang penyiksa dengan jelas, “…menjalankan perintah negara…jelas…saya disini berdasarkan tugas… tugas negara…”

Sementara video penyiksaan terhadap dua orang warga secara sadis dengan menelanjangi salah satu warga bernama Tunaliwor Kiwo dan membakar kemaluannya agar dia mengaku menyimpan senjata belum diselidiki.

Banyak kalangan menilai, sidang terbuka yang baru terjadi itu merupakan strategi Indonesia melalui TNI untuk membersihkan dirinya dari berbagai kasus pelanggaran HAM di Papua dan upaya pemulihan nama baik mereka menjelang kedatangan Presiden AS Barack Hussein Obama ke Indonesia pekan depan.***

“Mampukah Pemerintah Adil bagi Pelaku Kekerasan di Papua?”

Sedikitnya tiga puluhan mahasiswa asal Papua dan Indonesia yang dipimpin oleh Victor Kogoya, kembali melakukan demonstrasi di Bundaran HI Jakarta Pusat, Rabu (27/10) kemarin. Kelompok ini menggunakan nama Solidaritas Untuk Papua (SUP) dengan membawa spanduk merah bertuliskan “ Usut Tuntas Kasus Video Penyiksaan Masyarakat Puncak Jaya-Papua Lewat Pengadilan Sipil ”. SUP terdiri dari Aliansi Mahasiswa Papua, KPRM-PRD, Pembebasan, Perempuan Mahardika, SMI, GP3-PB, AMPTPI, KPOP, dan PPI Siang itu, pukul 12:06, perwakilan masing-masing organisasi diberikan kesempatan untuk berorasi politik serta diselingi dengan yel-yel “tarik militer dari Papua sekarang juga”, “SBY-Budiono rezim anti rakyat” dan lagu “Hai Tanahku Papua”.

Ika dari Pembebasan, Heni dari Gerakan Perjuangan Pembebasan Perempuan Papua Barat, Rinto Kogoya dari Aliansi Mahasiswa Papua, Dian Novita dari Perempuan Mahardika, dan Zely Ariane dari KPRM-PRD.Dalam perss release SUP menegaskan, bahwa video penyiksaan dua lelaki Papua oleh beberapa tentara Indonesia menciptakan tanda tanya siapa dua orang tersebut dan  mengapa mereka ditangkap lalu disiksa? Dari analisis data elektronik menunjukkan video tersebut direkam pada Minggu, 30 Mei 2010. Tepatnya, rekaman mulai pukul 13.26 selama 10 menit dengan kamera mobile phone 3G.

Berdasarkan database korban pelanggaran HAM di Puncak Jaya, rekaman Piron Moribnak dari Puncak Jaya (Juli 2010), data Dewan Adat Papua maupun Solidaritas Untuk Papua, tercatat dua lelaki tersebut adalah Tunaliwor Kiwo dan Telangga Gire.

Dalam orasi politiknya, Rinto Kogoya dari Aliansi Mahasiswa Papua mengatakan bahwa kedua korban penyiksaan ini adalah warga sipil biasa yang berprofesi sebagai petani tradisional. Dia juga mengatakan bahwa pemerintah Indonesia harus bertanggung jawab atas perlakuan aparatnya dan menindak pelaku kekerasan lewat pengadilan Sipil.  Menurut Rinto Kogoya, masalah kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan Indonesia bukan hanya kasus Video Puncak Jaya yang sedang beredar diinternet. Satu lagi yang harus dipertanggung jawabkan adalah video kasus penyiksaan  Brimob  terhadap Yawan Wayeni. Video Wayeni beredar pada Agustus 2009 dengan durasi 7 menit 28 detik.

Mengingat kebiasaan kebal hukum dikalangan militer Indonesia, SUP juga menyerukan kepada pemerintah Amerika Serikat, Australia, Inggris, dan Rusia segera hentikan kerjasama dibidang militer dengan Indonesia.

Pada 28 Juni 2010, Puncak Jaya ditetapkan sebagai Daerah Opersi Militer (DOM) dengan nama operasi gabungan  “Bumi Hangus”. Operasi gabungan tersebut  terdiri dari Brigade Mobil (Brimob) dari Kelapa 2, Detasemen Khusus Antiteror 88, dan Batalyon 753.

Respon atas penetapan status DOM Puncak Jaya, Solidaritas Untuk Papua menggelar aksi damai dari Bundaran HI-Istana Negara pada 28 Juni 2010. Mereka menununtut pembatalan penetapan Tingginambur Puncak Jaya sebagai Daerah Opersi Militer (DOM) dan menuntut penangkapan dan peradilan bagi aparat militer yang melakukan pembunuhan terhadap Kindeman Gire. Ia seorang anggota Majelis Gereja setempat. Gire ditemukan oleh keluarganya di Gurage (nama sebuah sungai).

Sampai video penyiksaan Kiwo dan Gire beredar, para pelaku dari aparat militer kasus Wayeni, Serui dan kasus Puncak Jaya belum ada yang ditangkap dan disidang.

Penyiksaan Yawan Wayeni berujung pada kematian

Kasus Yawan Wayeni terjadi di Serui, Papua, pada 2009.Video Wayeni beredar sejak Agustus 2009.  Dia seorang anggota Tim 100, dimana tim ini pernah ke Jakarta tahun 1999 untuk bertemu B.J. Habibie, mantan Presiden Republik Indonesia. Tim 100 meminta Habibie melakukan Referendum di Papua. Alhasil, sampai tahun 2010, hal ini tidak pernah terjadi melainkan anggota mereka, Yawan Wayeni  yang harus menerima penyiksaan sampai berujung pada kematiannya yang tragis.

Wayeni ditembak pada bagian perut dan menyebabkan sobekan panjang sehingga seluruh isi perut Wayeni keluar. Tidak ada pertolongan. Keluarga korban yang mau memberikan minum pada detik-detik terakhir kematiannya pun tidak dibolehkan oleh aparat yang saat itu telah melumpuhkan dia dengan tembakan.

Dalam perss release, Solidaritas Untuk Papua menyerukan kepada pemerintah Indonesia segera: (1) usus tuntas kasus penyiksaan terhadap Yawan Wayeni, Tunaliwor Kiwo, dan Telangga Gire; (2) Adili dan penjarakan pelaku penyiksaan terhadap Yawan Wayeni, Tunaliwor Kiwo, dan Telangga Gire; (3) Copot Pangdam XVII Cenderawasih Papua Hotma MArbun dan Kapolda Papua Irjen Pol Bekto Suprapto; (4) Tarik militer organik dan non-organik dari Puncak Jaya dan seluruh Papua.

Video kasus penyiksaan Puncak Jaya sudah beredar hampir satu bulan dan sampai hari ini belum ada hasil dari tim investigasi pemerintah Indonesia maupun Komnas HAM terkait kasus tersebut. Harapan besar bagi pecinta kebenaran dan keadilan bahwasanya pelaku kekerasan mendapatkan perlakuan yang sesuai hukum yaitu melalui Pengadilan Sipil. ***

“Kami menolak dengan tegas kedatangan Dubes AS di Papua jika hanya ingin membangun kerja sama tanpa menyelesaikan status politik bangsa Papua,” kata Kristian Peday, Ketua Umum Badan Eksekutif Mahasiswa, di Auditorium Uncen, Rabu (6/10) kemarin.

Kristian juga menolak segala perhatian AS terhadap Papua melalui Indonesia. “Karena rakyat Papua sudah cukup menderita, pertolongan dan perhatian AS bagi Papua sudah terlambat, sekarang bukan saatnya lagi,” ujarnya. Sementara itu, Benyamin Gurik, aktivis  BEM Uncen mengatakan, rakyat Papua saat ini hanya ingin ‘merdeka’ sebagai Negara berdaulat. “Otonomi Khusus telah gagal, AS dan NKRI jangan ada di Papua lagi,” kata Gurik.

Kunjungan Scot Marciel terus diteriaki  ratusan mahasiswa Papua yang tak henti-hentinya meneriakan Papua merdeka, dengan bahasa Indonesia maupun Inggris, “Freedom Papua”.   Dubes  Scot Marciel menyatakan, AS hanya ingin membangun kerjasama dengan pemerintah RI dalam bidang  pendidikan dan ekonomi, termasuk di Papua.***