MRP Disesatkan atau Menyesatkan Diri?

Dua tahun Majelis Rakyat Papua (MRP) berdiri. Kini banyak pertanyaan dan sorotan datang dari berbagai komponen. Mereka mempertanyakan kinerja lembagayang katanya Lembaga representase Kultural Orang Asli Papua ini. Sebagian menyoroti MRP tidak berbuat sesuatu. Sebagian menuduh MRP berdiri di tempat. Yang lainnya menuding MRPberjalan mundur. Sebagian lagi membela MRP dengan berdalih lembaga ini baru berdiri sehingga tidak dapat berbuat banyak. Klimaksnya, rakyat Asli Papua dari berbagai organisasi mendatangi MRP dan mendesak membubarkan lembaga itu karena dianggap gagal melindungi hak-hak dasar orang asli Papua.

Pihak MRP sendiri, melalui ketuanya Agus Alua dalam refleksi dua tahun berdirinya MRP mengaku lembaga yang dipimpinnya ibarat dibuang di belantara dan para anggotanya sedang mengembara mencari pertolongan. Dari pernyataan ketua MRP di atas, sangatlah jelas bahwa sesungguhnya semua pertanyaan dan sorotan yang dialamatkan kepada lembaga yang mengatasnamakan orang asli Papua ini berada dalam kebingungan. Mereka kini tersesat. Mereka terperangkap dalam jerat. Tidak tahu kemana mau pergi dan dari mana mereka datang.

Apakah ini karena para anggota MRP menyesatkan diri di belantara atau memang disesatkan seperti pernyataan ketua lembaga ini? Tulisan ini mencoba melihat perjalanan MRP untuk menjawab apakah MRP disesatkan atau menyesatkan diri.

Hari itu, 12 Agustus 2005. Sepanjang jalan Abepura- Jayapura berubah menjadi lautan manusia. Semua aktifitas dihentikan. Tak banyak kendaraan melewati jalan utama itu seperti
layaknya. Hampir semua orang asli pemilik negeri ini turun jalan. Mereka datang dari berbagai latar belakang. Mulai dari petani, mahasiswa hingga pegawai pemerintah. Mereka berasal dari berbagai organisasi politik, organisasi sosial, LSM maupun organisasi keagamaan. Hanya satu yang mereka bawa. Peti mati.

Di dalam peti itu ada “Jenazah” yang bernama Otonomi Khusus. Ia dibawa bukan dalam keadaan sakit. Tetapi dalam keadaan tidak bernyawa karena memang ia lahir dalam keadaan mati dan dibawa ke Papua juga dalam keadaan mati.

Jenazah Otsus itu bisa dikuburkan di negeri kasuari ini, namun Orang Asli Papua tidak setuju karena jika dikubur di tanah ini bisa berakibat fatal. Penduduk Papua takut tertular penyakitnya. Lagi pula Otsus itu lahir karena hasil pelacuran politik. Karena itu, peti mati itu diserahkan kepada DPRP (Dewan Penipu Rakyat Papua) sebagai wakil Pemerintah Indonesia (bukan wakil rakyat Papua) untuk diteruskan ke negeri asalnya.

Saat itu, di hadapan ribuan massa, di hadapan Tuhan Orang Papua dan di hadapan Alam (daratan dan lautan) Papua, Jhon Ibo (Ketua DPRP) dengan sombong, dengan lantang dan dengan berani berjanji untuk diteruskan kepada pemiliknya.

Namun lain dibibir, lain dihati. Jhon Ibo dan kawan-kawannya bukan membawa kembali peti mati dan jenazah itu kepada pemiliknya tetapi – seperti kebiasaan mereka – di tengah jalan para budak NKRI ini mengarangnya dengan mengatakan bahwa Otsus perlu diberikan nafas buatan supaya ia kelihatan hidup. Maka, mereka berhasil merekayasa hidupnya dengan nafas buatan yang bernama Peraturan Pemerintah 54 Tahun 2005 tentang pembentukan MRP.

Setelah PP tentang pembentukan MRP itu keluar, orang asli Papua tahu bahwa hal itu hanyalah sebuah trik, sebuah jebakan untuk mengelabui kematian Otsus. Mereka tidak mau mengambil resiko atas kejahatan orang lain. Orang asli Papua tidak mau dianggap penjahat hanya karena tidak memelihara Otsus dari nafas buatan itu.

Karena itu, orang asli Papua menolak memilih wakil mereka sebagai penggerak roh Otsus buatan itu. Salah satu penolakan datang dari Front Pepera PB dan Dewan Adat Papua. Penolakan yang sama juga datang dari gereja. Salah satunya dari GKI di Tanah Papua. Bukan hanya itu, di mana-mana, di seluruh pelosok Tanah Papua terjadi penolakan.

Namun demikian, di tengah-tengah sumber daya alam Papua yang melimpah ini masih ada orang asli Papua yang miskin. Miskin materi, miskin moral dan miskin mental sehingga mereka
memilih untuk bergabung sebagai penggerak roh Otsus. Dengan harapan bisa mendapatkan uang. Uang darah, uang air mata dan uang tulang belulang orang asli Papua itu untuk memuaskan nafsu birahi.

Mereka bukan orang sembarang. Para penjilat ini berlatar belakang pendidikan yang cukup, pengalaman yang cukup, bahkan sebagiannya adalah orang yang mengemban amanat rakyat Papua melalui Kongres II Rakyat Papua. Sebagian lagi mereka yang selalu berkhotbah tentang kebenaran Allah di Gereja dan Masjid. Yang lainnya mantan pimpinan dan staf pengajar di Perguruan Tinggi. Sebagian kecil memang pantas karena datang dari latar belakang pendidikan yang sangat minim. Akibatnya untuk menyebutkan Otsus saja mereka menyebutnya Opsus (operasi susu ka?).

Setelah dilantik, mereka dikarantina di hotel. Dihadiahi mobil mewah dan berbagai hadiah lainnya serta sejumlah janji. Karena Indonesia tahu, manusia-manusia miskin itu datang dari hutan Papua hanya karena tidak tahan terhadap kemiskinan yang mereka alami. Untuk itu mereka keluar meninggalkan Komunitas Papua dan mengemis makan pada Indonesia.

Sayang sekali, semua yang diberikan maupun yang dijanjikan hanya pemberian dan janji semu. Hanya untuk meloloskan niat jahat NKRI di tanah ini. Hanya sebuah trik untuk mendapatkan legitimasi untuk membawa bangsa Papua menuju pemusnahan.

Buktinya gaji MRP belum dibayar delapan bulan. Sekarang para penjilat itu tidak tahu apa yang harus dilakukan. Mereka mengeluh. Mereka mengemis. Mereka pusing. Makanya, ketua MRP katakan lembaganya ibarat dibuang di belantara dan sedang mengembara mencari pertolongan.

Siapa yang membuang MRP? Bukankah anggota MRP sendiri yang buang diri dan mau mengembara di hutan? Bukankah anggota MRP sendiri yang mau terperangkap dalam jerat? Karena para
anggota MRP bukan bayi, bukan orang tidak waras. Bukan binatang. Sebab hanya bayi, binatang dan orang gila yang bisa jatuh di jurang yang sama atau mengulangi kesalahan yang kesekian kalinya.

Jadi pernyataan Ketua MRP itu hanya karena kepentingan perut anggota MRP. Nafsu birahi anggota MRP. Bukan karena pemerintah menolak dan belum bahas rancangan Perdasus yang diajukan MRP. Sebab untuk apa dan untuk siapa Perdasus itu dibuat. Untuk orang asli Papua? Orang asli Papua tidak butuh jaminan perlindungan apapun melalui produk hukum NKRI karena Indonesia tidak pernah dan tidak akan butuh manusia Papua, makanya NKRI melahirkan undang-undang untuk menjerat orang asli Papua.

Jadi kesimpulannya, para anggota MRP tahu bahwa otsus sudah dikembalikan karena tidak bernyawa namun masih mau menjadi anggota MRP sehingga mereka bukan disesatkan oleh siapa-siapa tetapi mereka menyesatkan diri hanya karena nafsu birahi.

Kalau sudah begini MRP mau kemana sekarang? Apakah mereka akan datang kepada orang asli Papua sebagai obyek pemuas nafsu dengan mengatakan, pemerintah tidak mendengar pokok-pokok pikiran MRP dan tidak membahas dan menetapkan rancangan Perdasus dari MRP? Atau dengan alasan pelarangan simbol “separatis” OPM, padahal MRP sedang menyusun rancangan Perdasus tentang lambang kultur termasuk di dalamnya penetapan bintang kejora sebagai bendera kultur? Sayang. Itu bukan alasan. Orang asli Papua tidak akan percaya terhadap pembicaraan MRP.

Orang Papua melihat MRP bukan sebagai wakil mereka. Mereka melihat lembaga itu sebagai lembaga NKRI. Lembaga yang membicarakan masalah dan kepentingan NKRI. Karena orang asli Papua tahu, MRP ada karena produk hukum NKRI. Anggota MRP sumpah setia pada NKRI. Dibiayai oleh NKRI. Orang Papua dari dulu berpendirian tetap yaitu lepas dari NKRI. Makanya sejak wacana Otsus muncul, mereka sudah menolaknya. Sedangkan Pengembalian Otsus adalah bagian terakhir dari sikap politik orang Papua. Mau ke pemerintah NKRI? Entahlah….tapi sampai kini suara MRP tidak didengar.

MRP dianggap pesuruh pemerintah. MRP dianggap sebuah lembaga kultur yang tugasnya hanya memberikan pertimbangan bukan memutuskan. Oleh karenanya nasib orang asli Papua tidak bisa dibela MRP. Buktinya, MRP tidak mendapatkan peran yang cukup. Suara MRP tidak didengar. Justru MRP mendapat banyak sorotan dari pemerintah. Pemerintah menilai anggota MRP tidak pahami tugas sehingga MRP dianggap sebagai salah satu lembaga pemicu kegagalan Otsus.

Bagi Indonesia ongkos Otsus dibayar mahal. Banyak biaya dikeluarkan. Banyak waktu dihabiskan. Banyak tenaga dikorbankan. Hanya untuk memaksa Otsus hidup di Papua. Karena itu, siapapun yang bermain dalam Otsus akan dipantau dan dinilai. Setiap orang Papua yang terlibat sebagai penggerak Otsus akan diawasi. Jika ada indikasi menggagalkan Otsus akan berhadapan pada dua pilihan yaitu: mati diracuni seperti JP. Solosa atau dijebloskan kedalam penjara sama seperti David Hubi.

Semua anggota MRP ibarat Babi Hutan yang masuk di pekarangan orang tapi karena kurang gizi/kurus maka dikandangkan untuk diberikan makan hingga gemuk. Jika masih mau keluar ke hutan padahal menghabiskan banyak makanan tentu saja akan di-”sate”-kan (dibunuh). Hal ini tidak disadari oleh semua anggota MRP karena nafsu mereka akan uang, rumah mewah, mobil mewah dan sex. Mereka adalah segerombolan kaki tangan NKRI yang menikmati hidup tidak dengan otak tetapi dengan insting binatang.

Persoalannya sekarang ada di tangan Orang Asli Papua. Apakah kita masih terus mau diwakili oleh MRP yang nyata-nyata merupakan lembaga bentukan NKRI? Apakah kita masih mau terus demo dan membawa aspirasi kepada mereka? Apakah kita akan memilih anggota MRP untuk periode berikutnya? Kalau jawabannya “ya” berarti kita lebih buruk dari mereka. Mereka hidup dengan insting binatang, kita hidup dengan dua sampai seribu kali insting binatang. (k0nt@k)

Pos ini dipublikasikan di Selebaran dan tag , , , , , , , , , , , . Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s