Mogok Sipil Nasional Harus Pada Momen Demokrasi Pancasila!

SERUAN NURANI Selpius Bobii, Ketua Umum Eksekutif Nasional Front Persatuan Perjuangan Rakyat Papua Barat –Front Pepera PB – dari balik terali besi LP Abepura tertanggal 25 Agustus 2008 menyebutkan beberapa bentuk perjuangan bangsa Papua untuk lepas dari penjajahan Neokolonialisme Indonesia, Militerisme Indonesia dan Imperialisme Global. Salah satu cara yang diusulkan adalah Mogok Sipil dan usulan ini menjadi pembahasan kita kali ini.

Mogok Sipil Nasional Papua adalah sebuah agenda politik yang dicanangkan akhir 2005 oleh beberapa organ strategis yang bersatu dibawah payung Front Pepera PB. Agenda tersebut dapat dengan mudah ditemukan dalam berbagai Press Release Front Pepera PB. Mogok Sipil berarti penghentian semua aktifitas kolonialisme di semua sektor dan dilakukan secara sadar oleh massa rakyat Papua yang sadar akan hak-hak politiknya. Penghentian aktifitas dimaksudkan untuk memaksa pemerintah penjajah agar bersedia berdialog dengan rakyat Papua dengan agenda yang disepakati bersama, terutama soal hak penentuan nasib sendiri bagi bangsa Papua.

Akan tetapi, hampir semua sektor terhisap seperti PNS, Mahasiswa, Buruh, Pelacur, Tani, Nelayan dan sektor-sektor lainnya telah dibuat tergantung terhadap aktifitasnya dengan pengontrolan yang ketat secara moral, ideologis dan paksaan dari negara terkutuk ini. PNS akan kena hukuman kepangkatan kalau kedapatan mogok. Mahasiswa akan kena hukuman secara akademik kalau melakukan mogok. Buruh, Pelacur, Tani dan Nelayan tidak akan memberi makan anak-istri atau anak-suami mereka kalau melakukan mogok.

Ancaman-ancaman ini, ditambah dengan siraman hujan propaganda media massa (cetak maupun elektronik) telah membuat mayoritas rakyat Papua bersikap massa bodoh dan mati rasa terhadap penindasan oleh kaum penjajah. Penjajah berhasil menampakkan dirinya dalam bentuk yang paling suci sehingga mayoritas rakyat Papua mencintai mereka seperti mencintai kedua orang tua kandung sendiri.

Oleh karena itu, menjadi tugas berat kaum Revolusioner Papua dan massa rakyat yang setia bersama mereka untuk memikirkan sebuah momen alternatif yang pas untuk melaksanakan Mogok Sipil secara nasional dalam lingkup Papua. Momen tersebut secara tersirat telah ditegaskan dalan Seruan Nurani Ketua Umum Eksekutif Nasional Front Pepera PB. Seruan tersebut menyebutkan batas waktu sebelum Pemilu 2009 untuk semua ancaman yang tertulis didalamnya.

Mengapa Pemilu 2009? Kita tahu bahwa Pemilu adalah cara yang dipakai oleh minoritas penghisap yang mengelola negara untuk mencari legitimasi dari mayoritas rakyat yang dihisap.
Apabila Pemilu sukses berarti rakyat telah menyatakan bahwa mereka bersedia dieksploitasi, bersedia dihisap selama kurun waktu lima tahun kedepan.

Dalam konteks Papua, Pemilu tidak lain dan tidak bukan, adalah sebuah cara penjajah untuk tetap mempertahankan Papua dalam sangkar NKRI. Artinya, apabila Pemilu sukses maka Rakyat Papua telah menyatakan bahwa mereka bersedia dijajah selama lima tahun kedepan. Sejak Papua dicaplok Indonesia melalui tangan PBB, AS dan Belanda pada tahun 1963 dan mendapat dukungan masyarakat Internasional setelah rekayasa Pepera 1969, semua Pemilu yang dijalankan di Papua berhasil dengan sukses.

Suksesnya setiap Pemilu di Papua (1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999 dan 2004) menunjukkan betapa setianya rakyat Papua terhadap penjajah mereka. Kesetiaan ini, yang seringkali menjadi bahan lelucon, menurut bahasa seorang tokoh Masyarakat Kei di Merauke : “Papua setia terhadap Indonesia persis seperti seekor anjing yang setia terhadap tuannya.”

Mogok Sipil akan lebih bermakna dan bermartabat kalau dijatuhkan pada momen-momen demokrasi Pancasila seperti Pemilu, Pilkada dan Pilpres. Pemilu 2009 merupakan sebuah momen yang tepat untuk melaksanakan Mogok Sipil Nasional. Langkah ini merupakan sebuah langkah yang paling mujarab dalam strategi perjuangan damai. Strategi Perjuangan bersenjata hanya akan efektif kalau didukung oleh strategi perjuangan damai yang rasional.

Ketika Mogok Sipil dijatuhkan tepat pada hari pencoblosan Pemilu 2009 maka NKRI akan kehilangan legitimasinya di Papua. Kehadirannya akan dirasakan sebagai sebuah invasi militer murni yang dikawinkan dengan rasisme di legislatif karena semua anggota dewan pasti warga non Papua. Ketika para anggota legislatif yang non Papua mengatur Tanah Papua dan semua yang ada diatas-Nya sesuka hati mereka maka sistem Apartheid akan terlihat dengan jelas. Sudah saatnya Rakyat Papua menarik kesetiaannya terhadap NKRI karena kesetiaan kita ternyata menjadi bahan lelucon bagi mereka : Kita =Anjing! (K0nt@k)

Pos ini dipublikasikan di Selebaran dan tag , , , , , , , , , , , , , , , , , . Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s