Radikalisasi dan Dialog di Papua (Media Release)

Oleh : International Crisis Group

Jakarta/Brussels, 11 Maret 2010: Sebuah dialog yang sungguh-sungguh antara pemerintah Indonesia dan para pemimpin Papua dapat membantu membendung radikalisasi politik di propinsi yang paling timur di Indonesia.

Indonesia: Radikalisasi dan Dialog di Papua, laporan paling akhir dari International Crisis Group, mencatat radikalisasi para aktivis dari pegunungan Tengah di propinsi Papua, dan melihat hubungan sebuah kelompok kecil pro kemerdekaan bernama Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dengan kejadian kekerasan yang terjadi di Papua tahun 2009. KNPB tidak mewakili rakyat Papua secara luas dan taktiknya dikecam oleh para aktivis lain, namun pesannya, yaitu bahwa cara-cara damai telah gagal untuk membawa hasil, bergema lebih luas.

“Sebuah dialog, apabila disiapkan dengan hati-hati, menawarkan kemungkinan untuk dapat menanggapi berbagai keluhan yang sudah lama dirasakan oleh rakyat setempat, tanpa mempertanyakan kedaulatan Indonesia,” kata Sidney Jones, penasihat senior program Asia Crisis Group. “Tetapi hal ini baru akan berhasil apabila seluruh masalah – politik dan sejarah, bukan hanya ekonomi – juga dibahas, dan Presiden Yudhoyono memberikan dukungan yang nyata.”

Urgensi melakukan dialog digarisbawahi oleh meningkatnya kekerasan di pertengahan kedua tahun 2009 dan awal tahun 2010. Laporan ini mengkaji beberapa insiden dimana anggota KNPB mengklaim tanggungjawab terhadap kejadian kekerasan, meskipun di salah satu kasus tak memegan peranan langsung, dan tampaknya kelompok ini bekerjasama dengan komandan gerilya setempat dari Tentara Pembebasan Nasional/Organisasi Papua Merdeka (TNP/OPM). Laporan ini juga melihat secara rinci serangan penembakan dekat tambang emas dan tembaga raksasa Freeport. Namun di semua kasus, tindakan oleh pasukan keamanan menambah persoalan, kadang karena mereka melakukan penangkapan-penangkapan yang salah sasaran yang akhirnya membuat marah masyarakat, atau karena mereka meminta uang yang membuat kehadiran tentara menjadi beban.

Kekerasan dan radikalisasi di Papua dapat meningkat apabila frustrasi politik tidak ditanggapi. Namun, jalan menuju dialog tidak akan mudah. Beberapa kalangan di pemerintahan pusat percaya bahwa pembahasan apapun mengenai masalah-masalah non ekonomi hanya akan menambah dukungan bagi kemerdekaan. Beberapa aktivis Papua percaya bahwa dialog seharusnya hanya dilakukan dengan mediasi internasional dan dengan opsi pilihan politik yang dibiarkan terbuka. Bahkan mereka yang menerima kedaulatan Indonesia percaya bahwa Jakarta memiliki sejarah hanya memberikan janji-janji tapi tidak menepatinya. Akan tetapi, radikalisasi KNPB merupakan bukti bahayanya meninggalkan keluhan politik menjadi borok.

Papua bukanlah tanah mengerikan seperti yang ingin digambarkan oleh sebagian aktivis. Papua memiliki masalah besar, tetapi juga telah ada perubahan besar yang positif selama dekade terakhir. Sayangnya Pemerintah Indonesia berulang kali mengaburkan apa yang sudah dilakukan pemerintah dengan membatasi akses masuk ke Papua dan mencegah gambaran Papua yang seutuhnya untuk muncul.

“Cara terbaik untuk meminggirkan para radikal tidak dengan cara mengurung mereka,” kata Jim Della-Giacoma, Direktur Project Asia Tenggara Crisis Group. “Cara terbaik yaitu dengan membuka pintu seluas-luasnya ke wilayah pegunungan tengah dan wilayah lain di Papua, dan biarkan LSM dan wartawan melaporkannya.”

Pos ini dipublikasikan di Press Release dan tag , , , , , , , , , , , . Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s