Selpius Bobii : Ada Indikasi Pelanggaran HAM di Tingginambut

Oleh : SOMERPost

Jayapura, SOMERPost – Eksekutif Nasional Front Persatuan Perjuangan Rakyat Papua Barat (Eksnas Front PEPERA PB) menilai ada indikasi Pelanggaran Hak Asasi Manusia (Pelanggaran HAM) yang dilakukan oleh Pasukan Gabungan TNI-Polri di Tingginambut dan beberapa wilayah lain di Kabupaten Puncak Jaya, Papua. “Kami menilai ada indikasi pelanggaran HAM dalam kasus tragedi berdarah di Tingginambut itu,” ungkap Ketua Umum Eksnas Front Pepera PB, Selpius Bobii dalam jumpa pers di Jl Yakonde, Padang Bulan, Abepura, Kamis (20/5) kemarin.

Bobii juga mempertanyakan publikasi besar-besaran oleh media massa di Papua terkait tertembaknya Werius Telenggen, Selasa (17/5) lalu. “Kenapa penembakan Werius saja dipublikasikan oleh TNI dan Polri? Jawabannya, karena Werius adalah DPO yang diduga menembak 3 karyawan PT Modern yang menurut prasangka TNI dan Polri adalah komandan regu OPM di wilayah Yambi dan sebagai pelaku penembakan 3 karyawan PT Modern yang meninggal dunia,” katanya. Menurut Bobii, penembakan terhadap Werius Telenggen itu adalah salah satu ribuan orang Papua yang dibantai di Puncak Jaya.

Selpius Bobii menilai bahwa dari foto Werius Telenggen, diduga ada perlakuan tidak manusia terhadap Werius Telenggen yang diduga dilakukan oleh aparat, bukan hanya ditembak, tetapi diduga ada diperlakukan secara tidak manusiawi (dimutilasi).

Terkait dugaan pelanggaran HAM dalam kasus Puncak Jaya tersebut, Eksnas Front PEPERA PB menyatakan sikap, pertama, Eknas Front Pepera PB  menilai publikasi besar-besaran yang dilakukan TNI dan Polri melalui media masa terkait penembakan Werius Telenggen hanya untuk mencapai 2 kepentingan yakni upaya untuk menyembunyikan operasi militer gabungan TNI dan Polri di Puncak Jaya, lebih khusus di Distrik Tingginambut yang menyapu bersih beberapa kampung, dimana rumah, ternak dan tanaman dimusnahkan.

Kedua, Eknas Front Pepera PB mendesak DPRP pada hari Senin (24/5) segera menfasilitasi audiensi dengan Kapolda dan Pangdam dengan melibatkan MRP, Pemda Puncak Jaya, Pemda Provinsi Papua, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh mahasiswa, tokoh perempuan, LSM, aparat TNI dan Polri, jaksa dan instansi lain yang dianggap perlu untuk membahas fenomena yang disebut sebagai tragedi berdarah yang melanda Distrik Tingginambut, Puncak Jaya.

Informasi yang diperoleh media ini, bahwa pasukan TNI-Polri membumihanguskan kampung Pilia pada hari Senin (11/5) dan Kampung Yamo pada hari Senin (17/5). Rakyat tidak berdosa di kedua kampung tersebut disapu bersih bersama ternak piaraan dan kebun-kebun mereka. Saksi mata yang lolos dari aksi sapu bersih tersebut mengatakan, rakyat di kampung tersebut hampir semua dibantai dan hanya sedikit yang lolos dari kepungan TNI-Polri.

Pemkab Puncak Jaya dan TNI-Polri telah menutup akses media dan pekerja kemanusiaan ke Puncak Jaya. Penyisiran dilakukan hampir setiap hari dan, seperti biasanya, TNI-Polri yang tidak mampu mengejar Gerilyawan TPN-PB, membantai masyarakat yang tidak bersalah. Banyak warga kampung yang ditangkap, diperkosa dan ditembak. Otoritas militer Indonesia kemudian membela diri dengan mengatakannya sebagai “korban peluru nyasar”.***

Pos ini dipublikasikan di Lawan Militerisme dan tag , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s